STTD Dibatalkan, OJK dan HKHPM Digugat Pengacara Ini

STTD Dibatalkan, OJK dan HKHPM Digugat Pengacara Ini

Jakarta, Akuratnews. com – Sebuah gugatan Tata Usaha Negara dilayangkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Konsultan Norma Pasar Modal (HKHPM) oleh kantor pengacara Nur Setia Alam Prawiranegara & Partners.

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tersebut adalah Keputusan Otoritas Pertolongan Keuangan Nomor: S-1321/PM. 223/2019, tertanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Surat Keputusan Pembatalan Surat Bukti Terdaftar dan Pemberitahuan Kewajiban Kutipan Tahunan atas nama Nur Setia Alam Prawiranegara (NSAP), S. H., M. Kn.

“Akibat diterbitkannya objek sengketa, saya demi Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang serta tidak profesional terhadap Pencabutan STTD dengan dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedural hukum dan substansi, merujuk ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, pencabutan STTD Nomor: S-1321/PM. 223/2019, tertanggal 18 Desember 2019, ” ujar Nur Setia Alam pada Jakarta, Kamis (16/4).

Ditegaskannya, pencabutan hanya dapat dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur dalam Bab 64 ayat (1), apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi.

“Sedangkan pencabutan STTD a. n. NSAP tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, ” tandas pengacara yang mendaftarkan gugatannya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta pada 11 Maret 2020 ini.

Dijelaskan Nur, konsultan hukum yang dicabut izinnya sudah jelas mencoreng nama indah Penggugat yang seakan-akan telah melangsungkan perbuatan melawan hukum yang mudarat pasar dan pelaku usaha dalam pasar modal.

“Padahal hanya karena masalah iuran yang sebenarnya harus kembali ditelaah karena OJK bukan organisasi Konsultan Asas tetapi Komisi yang dibentuk negara dan tidak membutuhkan biaya berbentuk iuran tahunan dari konsultan lembaga, ” paparnya.

Dikatakannya lagi, dengan dicabutnya Surat Petunjuk Terdaftar Nomor: 580/PM/STTD-KH/2006 pada tanggal 11 April tahun 2006 penyerapan. NSA meyakini objek sengketa a quo telah mencederai rasa kesamarataan dan membatasi profesi Penggugat, maka hal yang dilakukan oleh Penggugat adalah memperjuangkan hak keadilan kepada profesi Advokat yang saat ini diemban oleh Penggugat sebagai pekerjaan yang mandiri dan independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa NSA terdaftar pertama kala sebagai anggota Profesi Penunjang Rekan Modal (Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 580/PM/STTD-KH/2006 pada tanggal 11 April tahun 2006, dengan segala hak dan urusan yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Sistem Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kesibukan di Bidang Pasar Modal, Hak NSA sebagai Profesi Penunjang Rekan Modal dikesampingkan.

“Sidang untuk gugatan ini sudah besar kali ditunda yakni pada 24 Maret, lalu 7 April dan rencananya sidang perdananya 24 April mendatang, ” pungkas Nur.