Pemerintah yakin bantuan subsidi gaji pekerja akan kurangi kesenjangan

Pemerintah yakin bantuan subsidi gaji pekerja akan kurangi kesenjangan

Kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa membersihkan datanya

Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) meyakini bantuan subsidi upah kepada pekerja formal non-BUMN serta non-PNS akan mengurangi kesenjangan daya ekonomi antara kelompok masyarakat.

Menurut Ketua Satgas PEN Tabiat Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat, berbagai program jaring pengaman baik sebelum bantuan subsidi gaji pelaku formal, sudah diberikan kepada 29 juta keluarga miskin.

Berbagai bantuan sosial yang telah disalurkan tersebut antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), BLT persediaan desa hingga program kartu pra kerja bagi pekerja yang merasai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, masih terdapat gerombolan masyarakat yang belum tersentuh tumpuan sosial penanganan COVID-19, yaitu praktisi swasta yang gajinya berkurang ataupun status kepegawaiannya dirumahkan oleh perusahaan karena dampak pandemi. Mereka masih memiliki pekerjaan namun penghasilannya menurun sehingga daya belinya bekurang.

“Kelompok jni (pekerja formal) juga tidak termasuk kelompok yang miskin, ada missed kita. Kita masih melihat orang-orang ini masih belum dibantu. Oleh karena itu, dibuatkan program untuk membantu orang-orang dalam segmen ini dan orang-orang dalam segmen ini cukup banyak, ” ujar dia.

Sifat mencatat terdapat 13, 8 juta pekerja formal yang berhak menyambut bantuan subsidi gaji ini. Etika yang berhak menerima bantuan tersebut adalah pekerja formal dengan perolehan di bawah Rp5 juta, terekam di BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak pegawai BUMN atau Aparatur Sipil Negara.

Maka sejak itu, bantuan ini dinamakan subsidi gaji. Bantuan yang diberikan ialah Rp600 ribu per bulan selama empat bulan pada tahun tersebut. Pencairan akan dilakukan pemerintah di dalam dua tahap dengan mentransfer langsung ke rekening penerima.

Total, pemerintah menyediakan anggaran Rp33, 1 triliun untuk mengakomodir pembagian bantuan fiskal ini.

“Ini malah akan memperkecil kesenjangan, karena hampir semua segmen sudah diberikan bantuan, segmen ini dengan belum tersentuh sehingga spesifik itu diberikan, ” ujar Budi.

Satgas PEN akan berlaku sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memverifikasi penerima bantuan subsidi penghasilan ini agar tepat sasaran serta tepat guna.

“Kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa membersihkan datanya, menyisir datanya dan memang teridentifikasi pegawai sahih tenaga kerja formal yang gajinya di bawah Rp5 juta serta sebagian besar itu gaji antara Rp2 sampai Rp3 juta itu jumlahnya ada 13, 8 juta tenaga kerja dan pegawai itu di luar BUMN dan pegawai negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak dipotong, ” ujar dia.

Dengan sandaran subsidi gaji ini, pemerintah meminta daya beli masyarakat dapat terjaga.

“Agar rakyat mampu terus melakukan aktivitas ekonomi, serta bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita dan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru karena mereka tetap spending uangnya itu, ” ujar Wakil Menteri I BUMN itu.

Baca juga: Satgas PEN yakin program bansos dapat serap anggaran sesuai target
Baca juga: Satgas PEN: Subsidi gaji Rp600 ribu/bulan disalurkan di kuartal III

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Kejayaan
COPYRIGHT © ANTARA 2020