Pegawai gaji di bawah Rp200 juta/tahun bebas PPh 21, ini ketentuannya

Pegawai gaji di bawah Rp200 juta/tahun bebas PPh 21, ini ketentuannya

Pemberi kerja yang memperoleh fasilitas ini wajib menyampaikan keterangan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP

Jakarta (ANTARA) awut-awutan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan fasilitas baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) dan memperluas zona usaha penerima fasilitas pajak dengan berlaku mulai April hingga September 2020.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/PMK. 03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan revisi dari PMK 23/2020 dan mulai berlaku dalam 27 April 2020.

“DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bakal mengambil kebijakan mengingat insentif diberikan untuk April hingga September 2020 sedangkan PMK diterbitkan mendekati akhir April 2020, ” demikian fragmen keterangan resmi DJP yang diterima di Jakarta, Jumat.

DJP mengambil kebijakan bahwa pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan/atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang disampaikan sampai 31 Mei 2020 langgeng berlaku untuk masa pajak April 2020.

Rincian peluasan penerima fasilitas itu adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi karyawan perusahaan berjalan di salah satu dari 1. 062 bidang industri tertentu, kongsi yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Memasukkan Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat.

Baca juga: Cegah PHK, pemerintah perluas insentif retribusi pekerja Rp15, 7 triliun

Oleh pokok itu karyawan yang memiliki NPWP serta berpenghasilan bruto bersifat lestari dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan bayar tambahan dalam bentuk pajak dengan tidak dipotong pemberi kerja namun diberikan secara tunai kepada pegawai.

“Pemberi kerja dengan mendapatkan fasilitas ini wajib mengantarkan laporan bulanan realisasi PPh Kausa 21 DTP. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri dan perusahaan KITE, ” tulisnya.

Kemudian, penyelamatan pungutan PPh Pasal 22 Memasukkan yang diberikan kepada 431 bagian industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pembebasan pungutan PPh Pasal 22 Impor.

Selanjutnya, mas insentif berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 upah dari angsuran yang semestinya terutang yang penerima fasilitasnya diperluas menjadi 846 WP di bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan kongsi di kawasan berikat

Berikutnya, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang penerima fasilitasnya diperluas menjadi 431 WP bergerak dalam bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat akan mendapat fasilitas percepatan restitusi hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar.

Baca juga: 12. 062 perusahaan ajukan permohonan pembebasan retribusi karyawan

“Ini tanpa persyaratan melakukan kesibukan tertentu seperti melakukan ekspor bahan atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN, ” tulisnya.

Tak hanya itu, kebijakan yang terbaru ialah insentif pajak UMKM yakni karakter UMKM mendapat fasilitas PPh final tarif 0, 5 persen ditanggung pemerintah sehingga WP UMKM tak perlu melakukan setoran pajak dan tidak ada pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran pada pelaku UMKM.

“Untuk itu pelaku UMKM terlebih awal mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak, ” tulisnya.

Seluruh fasilitas tersebut telah legal hingga masa pajak September 2020 dan dapat diperoleh dengan mengantarkan pemberitahuan atau mendapatkan surat tanda yang dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id.

Baca juga: Sri Mulyani prediksikan penerimaan perpajakan kurang Rp403, 1 triliun

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020