PBNU: Cipta Kerja picu kelonggaran syariah sertifikasi halal

PBNU: Cipta Kerja picu kelonggaran syariah sertifikasi halal

mengganggu keberhasilan program sertifikasi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Mulia Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyoroti kelonggaran sertifikasi halal dari aspek syariah dampak sebab pemberlakuan UU Cipta Kerja.

“Negara mengokohkan paradigma bias pabrik dalam proses sertifikasi halal, ” kata Said kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Dia mencontohkan UU Cipta Kerja melengahkan syarat auditor halal harus sarjana syariah. Auditor halal bisa berpangkal dari sarjana nonsyariah sehingga gaya sertifikasi halal secara keagamaan menjadi berkurang.

Ketum PBNU mengatakan semangat UU Cipta Kerja adalah sentralisasi peraturan termasuk urusan sertifikasi halal. Pasal 48 UNDANG-UNDANG Ciptaker mengubah beberapa ketentuan UNDANG-UNDANG 33 Tahun 2014 tentang Cagaran Produk Halal.

Pencetus tersebut, lanjut dia, mengokohkan pemfokusan dan monopoli fatwa halal kepada satu lembaga.

“Sentralisasi dan monopoli fatwa, di pusat antusiasme industri syariah yang sedang tumbuh, dapat menimbulkan kelebihan barang bawaan yang mengganggu keberhasilan program sertifikasi, ” kata dia.

Said mengatakan PBNU memahami cara negara untuk memenuhi hak dasar warga atas pekerjaan dan pemeliharaan layak melalui pengesahan UU Ciptaker.

Kendati begitu, logat dia, ada beberapa koreksi jadi Nahdlatul Ulama siap membersamai pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Halal Watch: UU Cipta Kerja berpotensi lemahkan MUI dan Kemenag

Baca juga: Halal Watch khawatir sertifikasi halal berbelit karena UU Cipta Kegiatan

Baca juga: Kos sertifikasi halal diminta selaras dengan Cipta Kerja

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © KURUN 2020