Moeldoko akui sejumlah masalah dalam bagian anggaran Kemenkes

Moeldoko akui sejumlah masalah dalam bagian anggaran Kemenkes

Kemenkes secara anggaran cukup besar, tapi rembesan anggaran 1, 53 persen

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada sebesar masalah dalam penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) padahal sokongan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

“Ada beberapa departemen yang disinggung, pertama Kemenkes secara anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1, 53 persen. Setelah kita dalami ada beberapa masalah, pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS, Kemenkes, itu selalu sedang dibenahi, ” kata Moeldoko dalam wawancara khusus dengan JARANG, di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.

Pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (JokowI) menegur dengan keras penyerapan taksiran di bidang kesehatan baru satu, 53 persen dari total taksiran yang disiapkan sebesar Rp75 triliun.

Akibatnya, menurut Kepala Jokowi, uang beredar di umum seluruhnya terhenti di sana.

“Ini masalah koordinasi sering mudah diucapkan tapi sulit buat dilakukan, tapi ada langkah-langkah dengan sudah dilakukan Kemenkes untuk mengnyinergikan kekuatan ini untuk mencari penyelesaian bersama, ” ujar Moeldoko.

Masalah selanjutnya adalah di proses verifikasi data tenaga kesehatan.

“Verifikasi data gaya kesehatan juga perlu ada penyerasian, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi status seperti ini. Regulasi itu tak cocok lagi, jadi perlu tersedia perbaikan, ” kata Moeldoko.
Baca juga: Moeldoko sebut kesehatan jadi salah utama sektor lemah

Intinya, menurut Moeldoko, di dalam situasi pandemi COVID-19, perlu ada langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes.

Menurut Moeldoko, level ‘kegemasan’ Presiden terhadap mandeknya penyerapan anggaran dan lambatnya penanganan COVID-19 sudah mendekati puncak.

“Gemasnya Presiden dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Kepala ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Presiden mengatakan dunia usaha sudah beku, UMKM sudah mati juga. Ini peringatan kesekian kalinya bukan anyar kali ini, kalau terlambat, sudah bahaya, ” ujar Moeldoko juga.

Dalam arahan 18 Juni 2020 tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi “reshuffle” menteri atau pembubaran lembaga yang masih berjalan biasa-biasa saja.

“Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa selalu ‘reshuffle’. Sudah kepikiran ke mana-mana hamba, entah buat perppu (peraturan negeri pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Sebab memang suasana ini harus tersedia, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah, ” kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.

Hadir dalam konvensi paripurna tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Nusantara Maju, dan para kepala lembaga negara.
Membaca juga: Moeldoko ungkap Presiden sudah beberapa kali peringatkan menteri

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © KURUN 2020