Menteri ad interim Luhut serahkan DIPA KKP 2021

Menteri ad interim Luhut serahkan DIPA KKP 2021

Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021

Jakarta (ANTARA) – Menteri Bahari dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2021 kepada sembilan pejabat eselon I lingkup KKP  di Jakarta, Jumat.

Luhut menjelaskan alasan pemberian DIPA 2021 sebelum tahun berlaku untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rancangan kerja pemerintah tahun 2021.

“Pagu anggaran KKP sejumlah Rp6, 65 triliun. Inilah menjelma penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021, ” katanya dalam keterangan tertulisnya.

Baca pula: Luhut minta jajaran KKP pasti jalankan pekerjaan seperti biasa

Dari mutlak Rp6, 65 triliun tersebut, rincian pagu anggaran masing-masing unit kegiatan eselon I yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Rp763, 577 miliar; Ditjen Perikanan Budidaya Rp1, 21 triliun; dan Ditjen PSDKP Rp1, 07 triliun.

Kemudian, Ditjen PDSPKP Rp431, 7 miliar; Ditjen PRL Rp455, 35 miliar; BRSDMKP Rp1, 52 triliun; BKIPM Rp603, 71 miliar; Setjen Rp497, 64 miliar; dan Itjen Rp86, 76 miliar.

“Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, semua kaidah maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan agar diselesaikan terutama yang menyangkut kesibukan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk kegiatan logistik barang dan jasa agar sanggup dilakukan sedini mungkin, ” jelas Luhut.

Luhut dengan juga Menko Kemaritiman dan Investasi itu meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam berjalan.

Ia juga mengaku terbuka dan siap mendengar masa ada persoalan yang dihadapi para pegawai.

“Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita beroperasi untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Hamba minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya, ” imbuhnya.

Usai penyerahan DIPA, Luhut langsung menggelar rapat dengan para pejabat eselon I KKP. Gajah Luhut ingin memastikan program kegiatan di KKP tidak terhenti.

“Tadi, saya rapat prima dengan eselon I untuk mengambil tidak ada pekerjaan yang pampat, ” urainya.

Total Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya sebanyak 397 satker yang terdiri lantaran satker  pusat sebanyak 11 satker; satker UPT sebanyak 150 satker; satker  dekonsentrasi sebanyak 203 satker; dan satker  tugas pembantuan sebanyak 33 satker.

Namun total jumlah DIPA KKP Tahun 2021 sebanyak 406 DIPA yang terdiri atas  DIPA  induk sebesar 9 dokumen dan DIPA  petikan sebanyak 397 dokumen.

Baca juga: KKP: Edhy Prabowo telah ajukan pengunduran diri ke Presiden Jokowi
Baca juga: Lewat resi gudang, KKP bantu modal pembudi gaya rumput laut di Sulsel

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020