Menko PMK: MUI telah selesai studi kehalalan vaksin COVID-19

Menko PMK: MUI telah selesai studi kehalalan vaksin COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Tempat Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan Badan Penyelenggara Cagaran Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah selesai melakukan kajian kehalalan vaksin COVID-19.

“Dari persyaratan halal vaksin Sinovac dilaporkan bahwa kajian dari BPJPH atau awak jaminan produk halal dan LPPOMUI telah selesai, ” kata Muhadjir dalam konferensi pers secara daring yang dipantau di Jakarta, Senin.

Menyuarakan juga: Menko PMK minta mas vaksin diseleksi untuk kelompok preferensi

Mengaji juga: Menko PMK: Tidak seluruh orang akan divaksin COVID-19

Setelah itu, kata Muhadjir, MUI segera menerbitkan fatwa melanggar kehalalan vaksin COVID-19 yang hendak digunakan di Indonesia. Untuk zaman ini, MUI masih dalam proses penyusunan fatwa terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Muhadjir yang juga tergabung dalam satu diantara organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah mengatakan bahwa kedudukan pandemi COVID-19 di dunia saat ini merupakan kondisi darurat dengan bisa mengancam nyawa. Dengan sejenis, jika ada satu obat atau vaksin yang dinyatakan belum legal, tetap akan bisa dipakai dalam kondisi darurat jika belum tersedia obat atau vaksin yang halal.

“Kalau statusnya kedaruratan, untuk menghindari kematian, itu wajib dipakai, namun apabila sudah ada obat atau vaksin yang halal, penggunaan obat atau vaksin tersebut wajib menggunakan yang halal, ” tuturnya.

Seperti diketahui, sebanyak 1, 2 juta jumlah vaksin COVID-19 dalam bentuk maka telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Minggu (6/12) suangi.

Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan pengiriman vaksin tersebut merupakan pengadaan vaksin tahap pertama dari total 3 juta vaksin COVID-19 berupa virus SARS CoV-2 yang telah diinaktivasi.

Baca juga: Menko PMK: Penanganan pandemi COVID-19 Indonesia dalam trek yang benar

Selanjutnya, vaksin COVID-19 akan segera dilakukan penerbitan emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat serta Makanan (BPOM). Vaksinasi COVID-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi gaya kesehatan, asisten tenaga kesehatan, & tenaga kesehatan penunjang yang berfungsi di fasilitas kesehatan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020