Mendagri sebut Pemerintah tidak “grusa-grusu” hadapi COVID-19

Mendagri sebut Pemerintah tidak "grusa-grusu" hadapi COVID-19

Pemerintah tidak mengambil langkah kebijakan dadakan atau “grusa-grusu” dalam menghadapi COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan kalau Pemerintah tidak mengambil langkah kebijakan dadakan atau “grusa-grusu” dalam menghadapi COVID-19, seperti dalam kebijakan larangan pegangan yang ditempuh dengan pendekatan secara bertahap.

Dalam keterangan tercatat Tito yang disampaikan Staf Istimewa (Stafsus) Mendagri, Kastorius Sinaga, dalam Jakarta, Rabu, menyatakan kebijakan larangan mudik dilakukan dengan pendekatan berangsur-angsur atau bertahap.

Tahap pertama, yaitu tahap mengimbau masa Pemerintah secara persuasif dan edukatif mengajak masyarakat untuk tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari wilayah episentrum ke daerah.

Tahap dengan dilakukan pada awal April tersebut, kata dia, sudah membuahkan buatan dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga 40 persen melalui gencarnya imbauan.

Pada periode imbauan, digencarkan edukasi tentang pola penularan COVID-19 berikut rentannya aliran mudik menjadi arena penularan virus.

Kerja sama antarprovinsi untuk mengimbau warganya agar tidak pulang kampung juga difasilitasi sebab Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Mendagri minta daerah responsif soal anggaran tangani COVID-19

Tito mengatakan kesadaran masyarakat dibangun bersama melalui kampanye edukatif mengenai pengenalan Virus Corona, cara penyaluran, titik lemah virus, serta cara efektif pencegahannya seperti PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) secara memakai masker, ” hand sanitizer” , rajin mencuci tangan dan ” physical distancing” .

Upaya tersebut dilakukan oleh Kemendagri dengan membakar peran serta pemerintah daerah dan masyarakat, dan akhirnya sosialisasi tersebut berbuah positif pada perubahan pola perilaku masyarakat.

Patuh dia, setiap tahap dan bagian akan dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus dengan melihat kondisi rajin masyarakat.

Apabila tersedia pendekatan yang kurang tepat, langsung diperbaiki. Demikianlah proses kebijakan terbuka melawan COVID-19 yang dilakukan Negeri, termasuk dalam merespons isu pegangan.

Setelah masa tahap pertama, yaitu mengimbau untuk tidak mudik dirasakan sudah memadai, oleh karena itu Pemerintah masuk ke langkah atau tahap kedua berikutnya, yaitu pembatasan mudik sebagaimana sudah ditetapkan lewat rapat terbatas bersama Presiden Jokowi yang berlaku mulai 24 April-7 Mei 2020.

Kegiatan pelarangan mudik tidak ditempuh pada awal, lanjut dia, karena tindakan atau kebijakan drastis yang langsung keras di awal yang mempunyai efek sosiologis berskala besar, akan sulit diperbaiki bila terdapat kekurangsiapan dalam penerapannya di lapangan.
Baca juga: Presiden Jokowi minta Mendagri-Menkeu tegur daerah yang tak ubah APBD

Apalagi, penuh aspek harus dipersiapkan, termasuk kelengkapan dan kelancaran distribusi logistik, terutama kebutuhan pangan.

Ia mencontohkan di India, ketika di dalam awal bulan April 2020 India menetapkan ” lockdown ” secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan “law enforcement” dengan sanksi yang keras berujung memicu kekacauan dan kekacauan di masyarakat.

Karena itu, kata tempat, Pemerintah menempuh gaya kebijakan dengan gradual namun berlanjut, dari bersifat persuasif ke arah yang semakin tegas, sebagaimana tampak pada kebijaksanaan larangan mudik yang harus diperhitungkan dari berbagai aspek, termasuk ” timing ” serta kondisi sosiologis masyarakat.

Dengan cara gradual demikian, prawacana dia lagi, seluruh elemen klub akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu, sehingga menghindari gejolak sosial akibat dampak kebijakan yang “grusa grusu”.

Presiden Jokowi bersama Kemendagri serta kementerian asing tampak solid, tenang, dan dengan gradual solid menyatukan gerak pusat-daerah dalam menghadapi COVID-19, mulai sebab isu penanganan kapasitas kesehatan, isu mudik, bansos, dan jaring pendamai sosial, hingga realokasi APBD sebab 540 pemda untuk fokus menjalankan COVID-19.

Hasilnya, sirih dia, mobilitas sumber daya nasional, termasuk kekuatan gotong royong umum dapat dikerahkan secara solid untuk melawan COVID-19.
Baca juga: Mendagri sebut konflik melawan COVID-19 perlu strategi terukur

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © JARANG 2020