Mendagri: Pelanggar PSBB wajib diberi hukuman sosial

Mendagri: Pelanggar PSBB wajib diberi hukuman sosial

Cikarang, Bekasi (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap pelanggar kecendekiaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wajib diberi sanksi sosial buat membuat efek jera dengan jalan membuat regulasi lokal terkait dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

“Jadi, saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk membuat petunjuk, seperti perda (peraturan daerah) pada pelanggar PSBB. Jadi, masyarakat tidak diberikan sanksi pidana, tetapi hukuman sosial, ” kata Tito dalam Pengarahan dan Diskusi COVID-19 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi di Cikarang Sentral, Selasa (12/5).

Tito mengatakan bahwa sanksi pidana bagi pelanggar PSBB tidak akan efektif karena penerapan pasal-pasal KUHP malah akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang kondisinya terbilang memprihatinkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Baca juga: Polisi sanksi 5. 757 pelanggar PSBB di Makassar-Gowa

Mengucapkan juga: Kerja sosial pelanggar PSBB paling lama satu jam

Menurut dia, aturan tersebut harus segera dibuat oleh negeri daerah agar masyarakat yang menentang dalam penerapan PSBB tidak masuk ranah pidana.

“Sanksi sosial itu misalnya berupa sanksi untuk membersihkan lingkungan, disuruh push up , ataupun yang lainnya hingga mereka jera dan tidak kembali melanggar, ” ucapnya.


Forkopimda Kabupaten Bekasi, Karawang, & Kota Bekasi mendengarkan arahan Mendagri Tito Karnavian di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (12-5-2020). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Selain itu, setiap negeri daerah, khususnya daerah yang berdekatan dengan DKI Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Bogor dan, Karawang diminta untuk dapat mendisplinkan warganya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Harus ada koordinasi antarwilayah, khususnya penongkat ibu kota, sehingga penanganan COVID-19 bisa terarah, ” katanya.

Terlebih Karawang dan Bekasi merupakan wilayah industri yang menahan ekonomi di Indonesia. Selain menyekat penyebaran kepada manusia, sektor ekonomi harus tetap berjalan meski melambat.

Mengucapkan juga: Sanksi denda dan sanksi sosial bagi pelanggar PSBB dalam Kota Bogor

Tito memandang perlu ada ketegasan dari kepala daerah buat mendisiplinkan warganya agar menggunakan kedok, cuci tangan memakai sabun, & menghindari kerumunan.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengutarakan bahwa arahan Mendagri akan ditindaklanjuti segera dengan melakukan rapat terbatas bersama forum komunikasi pimpinan wilayah (forkopimda) setempat.

“Kunjungan Pak Tito ke Bekasi membuat kami semakin bersemangat dalam jalan mencegah penyebaran COVID-19 dan kita akan buat formulasi agar pabrik bisa tetap berjalan, ” katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: D. Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © KURUN 2020