Menaker harap bantuan subsidi upah bisa dimulai Agustus

Menaker harap bantuan subsidi upah bisa dimulai Agustus

Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam waktu dekat akan merampungkan Peraturan Menaker (Permenaker) terkait bantuan subsidi upah buat pekerja bergaji di bawah Rp5 juta agar program tersebut bisa dijalankan pada Agustus 2020.

“Kami usahakan hari ini sempurna, pengajuan usulan DIPA sudah sampai ke Bu Menteri (Keuangan). Keadaan ini akan dilengkapi dengan Permenaker, mudah-mudahan Agustus ini kita bisa mulai, subsidi upah sudah mampu diberikan, ” kata Menaker Ida ketika ditemui usai dialog secara pelaku sektor pariwisata di Jakarta pada Selasa.

Pengerjaan Permenaker itu, kata Ida, mau langsung melalui proses harmonisasi pada Kementerian Hukum dan HAM. Percepatan proses dibutuhkan agar subsidi pada 15 juta pekerja untuk membakar roda ekonomi itu dapat lekas direalisasikan.

Baca juga: Sejumlah 51. 200 pekerja di NTB penuhi sarana terima subsidi upah

Baca juga: Petunjuk awal BPJAMSOSTEK jadi dasar penerima program Bantuan Subsidi Upah

Menurut Ida, proses penerbitan Permenaker itu dibarengi dengan pengumpulan data rekening para calon penerima bantuan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Dengan sampai dengan hari ini (11/8) sudah terkumpul data nomor rekening 3, 5 juta pekerja.

“Yang paling dibutuhkan sekarang adalah pendataan nomor rekening karena (pemberian bantuan) mau diberikan langsung kepada penerima, jadi tidak melalui siapa-siapa, tidak menggunakan perusahaan. Itu yang sedang dikerjakan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan, ” ucap  Ida.

Sebelumnya, negeri menargetkan akan memberikan subsidi Rp600. 000 per bulan selama empat bulan kepada 15. 725. 232 orang pekerja, dari yang semula hanya 13. 870. 496 orang. Untuk program bantuan gaji itu pemerintah menganggarkan Rp37, 7 triliun, naik dari rencana semula sejumlah Rp33, 1 triliun.

Program bantuan itu akan bersandarkan data yang divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan salah satu syarat penerimanya adalah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek  paling lambat 30 Juni 2020. *

Baca juga: Menaker: Gunakan subsidi upah untuk belanja keluaran dalam negeri

Baca juga: BPJS TK: Masih ada perusahaan belum laporkan upah pekerja

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020