Menag sanggupi revisi buku pelajaran Hindu soal ajaran Sampradaya

Menag sanggupi revisi buku pelajaran Hindu soal ajaran Sampradaya

Denpasar (ANTARA) – Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi mengaku permintaan Gubernur Bali Wayan Koster untuk melakukan revisi buku-buku kursus Agama Hindu yang sebelumnya memuat tentang ajaran Sampradaya.

“Revisi buku, sudah dilakukan. Mudah-mudahan di waktu dekat ini buku pengajian Agama Hindu sudah tuntas, ” kata Fachrul Razi disela-sela Peresmian Universitas Hindu Negeri I Paduka Bagus Sugriwa di Denpasar, Minggu.

Pernyataan Menag tersebut disampaikan setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang memohon kepadanya agar merevisi buku-buku pelajaran Agama Hindu yang berisi ajaran terkait Sampradaya sebab tidak sesuai dengan praktik keyakinan dengan budaya Indonesia.

“Kami mengajak seluruh umat taat untuk saling menghormati, memiliki aksi toleransi, dan saling bergotong royong untuk kebaikan di Negara Satuan Republik Indonesia, ” kata Menag  yang didampingi Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto dan Rektor Universitas Hindu Negeri I Paduka Bagus Sugriwa Denpasar Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana MSi itu.

Baca juga: Wamenag: Daftar nanti haji paling lama ada di Sulsel

Baca juga: Wakil Menag resmikan 15 gedung balai nikah dalam Sulsel

Sebelumnya, urusan Sampradaya di Pulau Dewata selalu sempat menjadi perhatian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali & Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bergabung (SKB) dengan Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020, Cetakan: 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 Tentang Pembatasan Kesibukan Pengembanan Ajaran Sampradaya Non-Dresta Bali di Bali.

Pemisahan kegiatan Hare Krishna maupun prinsip sampradaya non-dresta Bali lainnya tertuang di dalam poin ketiga dalam SKB tersebut.

Pada poin 3a ke satu disebutkan, PHDI kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan se-Bali ditugaskan untuk melarang anutan sampradaya non-dresta Bali di Bali yang menggunakan pura dan wewidangannya.

Begitu juga dengan tempat-tempat umum atau fasilitas umum seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk dipakai sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dari sampradaya non-dresta Bali.

Kemudian di pokok 3b ke satu, MDA kabupaten/kota, kecamatan, serta prajuru desa adat se-Bali ditugaskan untuk menjaga kesakralan dan kesucian pura yang tersedia di wewidangan (wilayah) desa adat. Cakupannya, Pura Kahyangan Banjar, Negeri Kahyangan Desa, Pura Sad Kahyangan, Pura Dhang Kahyangan, serta Pura Kahyangan Jagat lainnya.

Atas putusan tersebut, Koster dalam beberapa hari yang lalu serupa mengeluarkan pendapatnya dengan memberikan aksen sangat menghormati dan mendukung terbitnya Keputusan Bersama tersebut.

Hal ini, menurut Koster, untuk mewujudkan tatanan kehidupan ‘krama’ Hindu di Bali yang rukun, tenang, dan tertib yang telah terjaga dan mengakar selama berabad-abad bersandarkan adat-istiadat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali.

Dalam kesempatan itu Gubernur Bali Wayan Koster meluapkan rasa kebahagiaannya dan mengucapkan banyak terimakasih pada Menag, Dirjen Bimas Hindu, Penguasa di Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, Kemenkumham, hingga Sekretariat Negara, karena Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar yang terus diperjuangkannya untuk bisa naik status menjadi Universitas keputusannya bisa terwujud.

“Astungkara (atas izin Tuhan-red) IHDN telah berhasil menjadi Universitas Hindu Kampung I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sehingga atas kebijakan yang telah diberikan, saya mewakili Pemerintah Daerah Bali dan masyarakat Bali menyuarakan terima kasih, ” ucapnya.

Menurut Koster, peningkatan status Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjelma Universitas adalah hasil perjuangannya di era menjadi Anggota DPR selama tiga periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2019).

Saat itu dia bertugas di Komisi X & di Badan Anggaran DPR secara menyuarakan, memperjuangkan, dan mengawal kebijaksanaan Pendidikan Keagamaan di DPR dengan berkaitan dengan kebijakan pendidikan untuk umat Hindu, Kristen/Katholik, dan Budha.

“Saat itu aku menemui langsung Menteri Agama (2004 – 2009), Bapak Muhammad Maftuh Basyuni, ” ujarnya.

Saat itu selain mengusulkan pengembangan status Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjadi Universitas, Koster serupa mengusulkan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Mataram dan Palangkaraya menjadi Institut Hindu Dharma Kampung, dan berdirinya Sekolah Tinggi Pegangan Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja. *

Baca juga: Menag sebut perkara kerukunan umat beragama di Aceh sudah selesai

Baca juga: Menag: Tak ada alasan membubarkan ormas yang berlandaskan Pancasila

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020