Luhut akui Indonesia negara paling kompleks untuk berbisnis

Luhut akui Indonesia negara paling kompleks untuk berbisnis

Kalau tahu survei tersebut, Indonesia jadi negeri yang sangat rumit untuk berbisnis

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui Nusantara adalah negara paling kompleks untuk berbisnis sehingga kemudian pemerintah mengabulkan terobosan melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Luhut mengambil laporan lembaga konsultan dan penelitian, TMF Group, mengenai Indeks Kompleksitas Bisnis Global (GBCI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang menyesatkan kompleks untuk berbisnis dari 77 negara lainnya.

“Kalau melihat survei tersebut, Indonesia jadi negara yang sangat rumit untuk berbisnis. Kami jujur soal ini. Ini juga alasan di balik Omnibus Law, ” katanya zaman menyampaikan sambutan dalam Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event “Indonesia Omnibus Law For a Better Business Better World” dengan virtual di Jakarta, Senin.

Luhut menjelaskan meski berbarengan waktu peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sudah meningkat, tetapi angka prosedur bisnis masih menunjukkan nilai yang stagnan dan bertambah rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Oleh karena tersebut, UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan yang berbelit.

“Saat ini, perizinan berusaha akan dilakukan dengan berbasis resiko. Dengan dibuatnya Omnibus Law, pemerintah bertujuan untuk menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi semakin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, ” katanya.

Kendati Omnibus Law sempat mendatangkan kontroversi dan perlawanan dari masyarakat, Luhut berpendapat bahwa saat ini masyarakat sudah lebih tenang dan mau menerima setelah materi mengenai Omnibus Law dikomunikasikan dan sudah bisa dilihat dengan langsung.

“Saat itu, Omnibus Law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada bulan Februari tahun 2021. Diharapkan, melalui Omnibus Law, negeri dapat meningkatkan iklim investasi dalam Indonesia, menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak, serta mendorong perniagaan internasional, ” kata  Luhut.

Tri Hita Karana Konvensi Partners Dialogue: Indonesia New Omnibus Law for Better Business Better World dihadiri oleh wakil sebab berbagai perusahaan anggota International Chamber of Commerce.

Selain Luhut, daripada Indonesia hadir dan ikut mengirimkan sambutan Wakil Ketua MPR Kekal Moerdijat; Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar; dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Sementara dari perwakilan asing hadir IG Patel Professor and Chair, Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, London School of Economics/NCE Lord Nicholas Stern; Director, DCD OECD Jorge Moreira da Silva; Country Director Indonesia and Timor Leste World Bank Satu Kahkonen; Secretary General, International Chamber of Commerce John Denton; dan Senior Vice President Asia, Conservation International Richard Jeo.

Baca juga: DBS Indonesia bidik potensi bisnis “wealth management”
Baca juga: Forum bisnis Indonesia-Amerika Latin hasilkan transaksi Rp1 triliun

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020