KPU larang konser pada pilkada

Jakarta (ANTARA) –

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik & kegiatan lainnya yang melibatkan pengikut berkumpul atau berkerumun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Pemangku harian Ketua KPU RI Petunjuk Saputra di Jakarta, Kamis, menuturkan pelarangan tersebut tercantum dalam buatan revisi aturan mengenai pelaksanaan penetapan kepala daerah serentak lanjutan di kondisi bencana nonalam COVID-19, yaitu pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

“Ketentuan pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, golongan politik atau gabungan partai kebijakan, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud di Pasal 57 huruf g, ” kata dia.

Baca juga: DPR minta konser musik dalam kampanye Pilkada ditiadakan

Kegiatan yang diatur salam pasal 57 huruf g tersebut yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak tiang santai dan atau sepeda tenang.

Kemudian, kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazaar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Lebih lanjut hukum itu juga menyiapkan sanksi bagi partai politik atau gabungan golongan politik, pasangan calon, tim aksi, dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 88C.

Baca juga: Kemendagri setuju konser musik di pilkada ditiadakan

Sanksinya bersifat peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye pada tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu apabila tidak melaksanakan peringatan terekam tersebut.

Pada pasal selanjutnya, mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai kebijakan atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim manuver, dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan & pengendalian COVID-19.

Baca juga: Satgas minta penyatuan massa saat kampanye diganti digital

Sanksinya berupa rujukan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota pada zaman terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, penghentian serta pembubaran kegiatan kampanye di wadah terjadinya pelanggaran apabila tidak melakukan peringatan tertulis tersebut dalam periode 1 jam sejak diterbitkan.

Sanksi selanjutnya larangan melakukan metode kampanye dengan dilanggar selama 3 hari bersandarkan rekomendasi Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota.