Kemensos siap dukung pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

Kemensos siap dukung pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

KND sudah lama ditunggu sebagai kelembagaan yang terstruktur dalam hal pemantauan, pemenuhan serta advokasi hak-hak penyandang disabilitas.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial siap memberikan dukungan bagi pendirian Komisi Nasional Disabilitas (KND) di dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Bagian 68 Tahun 2020 tentang Persen Nasional Disabilitas.

“Kami siap untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dalam Perpres tersebut, yaitu pembentukan Sekretariat KND dan penyeleksian beserta pengusulan calon komisioner kepada Presiden, ” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan tercatat yang diterima di Jakarta, Rabu.

KND sudah lama ditunggu sebagai kelembagaan yang runtut dalam hal pemantauan, pemenuhan & advokasi hak-hak penyandang disabilitas.

Amanat pembentukan Perpres mengenai KND diatur dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 134 serta Pasal 149 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menginisiasi pembentukan Rancangan Perpres tetang KND.

Baca selalu: Istana sebut Perpres dorong pemberian hak penyandang disabilitas

Selanjutnya dibahas dengan Kemensos, Kemenkeu dan Kementerian Adat dan HAM, serta diproses bertambah lanjut oleh Kementerian Setneg untuk mendapatkan persetujuan Presiden.

Pelibatan organisasi penyandang disabilitas telah dilakukan sejak awal penyusunan dan aspirasi yang berkembang telah direspon oleh Pemerintah.

Taat menteri, Kementerian Sosial segera melayani revisi/mengusulkan anggaran tahun 2020 serta memastikan tersedia anggaran untuk agenda KND tahun 2021.
Selain itu, menyiapkan pemilihan dan penetapan panitia seleksi komisioner. Direncanakan, pansel terpilih langsung bekerja memilih 14 orang calon komisioner secara terkuak untuk diajukan kepada Menteri Sosial kemudian Menteri Sosial mengajukan pada Presiden untuk ditetapkan oleh Pemimpin.

Mengucapkan juga: Pendataan penyandang disabilitas kudu tersinkronisasi data nasional

Setelah semua ancang-ancang yang ditargetkan selesai akhir tahun 2020, Awal 2021 Komisioner KND terpilih bisa langsung membuat program kerja dan melaksanakan program kerjanya, serta menyusun berbagai ketentuan yang diamanatkan perpres, termasuk membentuk ikatan kerja yang diperlukan.

“Jadi jelas, tugas Sekretariat KND sifatnya dukungan administrasi, ” bahana Mensos. Ia juga memastikan Kemensos tidak terlibat apapun dalam kegiatan KND dalam menjalankan peran KND tersebut.

“Hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, karena sekretariat hanya bersifat dukungan adiministratif belaka dan tidak akan ada intervensi Kementerian Sosial di dalamnya, ” tambah Juliari.

Ia mengharapkan setelah terbentuk KND biar melakukan advokasi secara konkrit pada banyak pihak, misalnya bagaimana keyakinan tentang pekerja disabilitas di negeri dan swasta bisa diwujudkan, ada upaya yang lebih progresif untuk pemenuhan hak akses terhadap sarana pelayanan publik dan adanya kesibukan afirmatif untuk pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Baca juga: 377. 000 penyandang disabilitas dapat bantuan pemerintah selama pandemi

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020