Dua saksi dicecar aliran dana buatan perkebunan sawit kasus Nurhadi

Dua saksi dicecar aliran dana buatan perkebunan sawit kasus Nurhadi

Jakarta (ANTARA) – KPK  mencecar dua saksi mengenai dugaan arus dana dari hasil perkebunan kebun sawit terkait kasus bekas Carik Mahkamah Agung,   Nurhadi (NHD).

KPK, Jumat (25/9) membuktikan dua PNS, masing-masing Jumadi dan Hilman Lubis,   untuk simpulan Nurhadi dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait perkara pada MA pada 2011-2016.

“Jumadi dan Hilman Lubis diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD. Penyidik menggali pengetahuan kedua saksi tersebut mengenai dugaan aliran sokongan dari hasil perkebunan kebun sawit yang dinikmati oleh tersangka serta pihak-pihak lainnya, ” ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Mengucapkan juga: KPK cecar Nurhadi & menantunya soal kepemilikan aset

Dalam pemeriksaan kasus Nurhadi itu, KPK sebelumnya telah menyita lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.   KPK  dua kali menyita, pertama luas lahan kelapa sawit yang disita sekitar 530, 8 Hektare dan kedua sekitar 33. 000 meter persegi.

Selain Nurhadi, KPK serupa telah menetapkan menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal,   Hiendra Soenjoto, jadi tersangka.

Baca juga: KPK dalami peran aktif Nurhadi dan menantunya urusan suap-gratifikasi

Nurhadi dan Herbiyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka sponsor suap.

Adapun arahan suap itu terkait pengurusan tentang perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) agak sebesar Rp14 miliar, perkara teliti sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33, 1 miliar dan gratifikasi terkait kejadian di pengadilan kurang lebih Rp12, 9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sejumlah Rp46 miliar.

Baca juga: KPK pengesahan arsitek soal dua rumah hak tersangka Nurhadi

Selain lahan kelapa sawit, KPK juga telah menyita beberapa aset diduga terkait dengan peristiwa Nurhadi, di antaranya vila pada Megamendung, Kabupaten Bogor, dan belasan kendaraan mewah.

Terkait aset-aset itu, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang lulus untuk mengembangkan kasus Nurhadi  itu ke arah dugaan pencucian uang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020