BPK sampaikan 21. 425 rekomendasi kaidah kelola keuangan, termasuk asabri

BPK sampaikan 21

… kita bisa lihat bahwa pengaturan di dalam RPP ini mencakup bagaimana kita memelihara lingkungan agar sumber daya ikan yang lestari dan berkesinambungan…

Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 21. 425 rekomendasi buatan pemeriksaan pada semester I-2020 untuk mendukung adanya perbaikan tata kelola keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam maklumat di Jakarta, Rabu, rekomendasi buatan pemeriksaan ini merupakan bagian sejak Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020.

Ia menjelaskan rekomendasi ini mampu membuat pengendalian intern dapat semakin efektif, serta pelaksanaan program ataupun kegiatan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien.

Selain itu ia mengharapkan rekomendasi ini dapat memberikan pemulihan atau pencegahan terhadap adanya kerugian, serta penambahan terhadap penerimaan negara.

“Dengan demikian, perbaikan tata kelola keuangan negara dan pelayanan pada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, ” katanya.

Baca juga: BPK ungkap 485 laporan keuangan daerah peroleh WTP

Di dalam IHPS I Tahun 2020 itu, BPK mengungkapkan adanya 7. 868 temuan yang memuat 13. 567 permasalahan sebesar Rp8, 97 triliun.

Berbagai temuan tersebut meliputi 6. 713 (50 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 6. 702 (49 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan sistem perundang-undangan sebesar Rp8, 28 triliun.

“Kemudian 152 atau sekitar satu persen permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692, 05 miliar, ” ujar Firman.

Terhadap temuan itu, BPK memberikan rekomendasi antara lain kepada pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan beserta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Baca pula: BPK ungkap 13. 567 perkara senilai Rp8, 97 triliun pada semester I 2020

Selanjutnya, kepada BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Jemaah (KPP) dan dana kompensasi tahun 2019 sebesar Rp4, 77 triliun.

BPK ikut meminta kepada dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait agar mengabulkan koreksi pembebanan cost recovery sejumlah Rp26, 61 miliar dan 52, 47 juta dolar AS atau seluruhnya sebesar Rp777, 14 miliar.

Rekomendasi juga diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) agar memutakhirkan sistem informasi di memastikan validitas data piutang retribusi dan penyisihan atas piutang retribusi, serta memastikan piutang PBB melekat dengan sistem informasi DJP.

Kemudian, BPK merekomendasikan Gajah Keuangan dengan Menteri BUMN sebagai pemegang saham agar mengukur kegiatan pemerintah sebagai pengendali PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya dengan timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.

Membaca juga: Kasus korupsi Asabri, Penyidik Polri tunggu hasil audit BPK

BPK ikut merekomendasikan Menteri Keuangan supaya berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan & standar terkait atas penyajian kesibukan jangka panjang atas program pensiun.

BPK meminta menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang buat menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja secara tujuan untuk diserahkan kepada kelompok dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satunya termasuk permasalahan terpaut dengan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-Sawit) yang belum dipertanggungjawabkan.

Sejak mulai adanya penelitian laporan keuangan negara rutin di dalam 2005 hingga 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571. 466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp259, 38 triliun.

Baca juga: BPK buka bahana soal pernyataan terdakwa kasus Jiwasraya

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas buatan pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan mencapai Rp111, 01 triliun.

Sementara tersebut, IHPS I Tahun 2020 selalu memuat hasil pemantauan penyelesaian substitusi kerugian negara/daerah tahun 2005-30 Juni 2020 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp3, 43 triliun.

Terkait hasil penilikan atas laporan hasil pemeriksaan yodium dan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli periode 2017-30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 22 laporan hasil pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah senilai Rp8, 70 triliun.

Selain itu, terdapat 238 laporan hasil penghitungan kerugian negeri dengan nilai kerugian negara/daerah senilai Rp29, 10 triliun serta pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 226 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Baca juga: BPK lakukan “semesta audit” keuangan negara dalam pengerjaan COVID-19
 

Penerjemah: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020