BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki Amdal

BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki Amdal

Supaya kalau orang yang mengenai Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami cabut

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengutarakan UU Cipta Kerja memberikan kepastian dalam revolusi lingkungan karena perusahaan besar wajib mempunyai izin Kajian Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) semasa ingin melanjutkan produksi.

“Dengan adanya UU ini, Amdal dimasukkan sebagai izin usaha. Supaya kalau orang yang melanggar Amdal kita bisa peringatkan, izinnya kami cabut, ” katanya dalam pernyataan dalam Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Tata Lingkungan Hidup menyatakan Amdal bukan termasuk izin usaha yang wajib dilampirkan dan pemerintah tidak memiliki hak untuk mencabut izin cara yang melanggar Amdal.

Namun, pemerintah berupaya membenahi persoalan tersebut, dengan mewajibkan adanya tambahan Amdal ketika perusahaan besar mengajukan izin usaha dalam UU Membuat Kerja.

“Tidak tersedia risiko hukum secara kuat dengan menyatakan kalau melanggar Amdal, katakanlah usahanya ditutup. Belum ada (preseden) itu, yang ada kita perbaiki terus, ” ujarnya.

Peraturan ini tidak berlaku untuk perusahaan kecil dan menengah. Bagi perusahaan kecil, maka cukup mengajukan surat pernyataan. Sedangkan, perusahaan menengah harus mengajukan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UPL).

Ia menjamin proses pengajuan Amdal itu bisa berlangsung cepat serta tidak memakan waktu lama dengan tetap mengedepankan asas lingkungan.

“Amdalnya saja yang dipangkas, (prosesnya) tidak lama. Karena barang apa? Karena mengurus Amdal itu bisa satu tahun enam bulan. Bengkel di Vietnam sudah produksi, kita Amdalnya belum selesai, ” katanya.

Saat ini, ia memastikan semua perizinan juga melekat lewat sistem layanan terpadu atau Online Single Submission (OSS) buat mendorong adanya transparansi, efesiensi, mengurangi korupsi serta memangkas birokrasi dengan panjang.

“Dan dengan penting ialah dengan UU tersebut diwajibkan kepada seluruh investor indah dalam dan luar negeri yang masuk ke Indonesia, wajib tangan dengan UMKM. Itulah mengapa saya katakan UU ini proUMKM, ” katanya.

Baca juga: Peneliti: UU Cipta Kerja utamakan produksi pertanian lokal
Baca juga: Anggota Baleg DPR sebut UU Cipta Kerja berpihak pada UMKM
Baca juga: Menteri Teten: Kemudahan kerelaan UU Cipta Kerja dorong alterasi UMKM

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © JARANG 2020